Perda Pendidikan Gratis Menghambat Kreativitas Siswa

26Apr10

Pendidikan untuk semua menjadi idaman kita dan masyarakat, sebagai salah satu tujuan bagi negara berkembang yang dirumuskan dalam Millenium Development Goals (MDGs) dalam point 2 Pencapaian pendidikan dasar untuk semua, dengan target 3 memastikan pada tahun 2015 semua anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar.

Yang pada akhirnya diejawantahkan dalam produk hukum berupa Peraturan Daerah atau yang lebih dikenal Perda untuk mengatur kebijakan di masing-masing daerah. Salah satunya Perda tentang Pendidikan Gratis. Dan di beberapa daerahpun sudah membuat produk perda pendidikan gratis dan telah melaksanakannya.

Salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan janji politik gubernur/wakil gubernur saat ini Syahrul Yasin Limpo dan Arifin Nu’mang ketika berkampanye saat beliau mengikuti proses pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sulsel. Apresiasi yang luar biasa untuk beliau akhirnya mewujudkan janji politiknya.

Dan di beberapa kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Sulawesi Selatan juga diatur lagi dalam perda masing-masing. Sebagai contoh adalah Perda Kabupaten Gowa No. 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis yang menjadi salah satu komparasi nasional beberapa artikel keberhasilan daerah dalam melaksanakan pendidikan gratis bagi masyarakatnya.

Saya ambilkan beberapa pasal-pasal penting untuk ditelaah bersama :

Pasal 1 ayat 6 : Pungutan adalah segala biaya yang dipungut oleh satuan pendidikan dari orang tua peserta didik baik yang terkait dengan proses belajar mengajar maupun pembangunan sekolah.

Pasal 9 : Jenis-jenis pungutan yang dilarang:

  1. permintaan bantuan pembangunan
  2. permintaan bantuan dengan alasan dana sharing
  3. pembayaran buku
  4. pembayaran iuran pramuka
  5. pembayaran LKS
  6. pembayaran uang perpisahan
  7. pembayaran uang photo
  8. pembayaran uang ujian
  9. pembayaran uang ulangan/semester
  10. pembayaran uang pengayaan/les
  11. pembayaran uang rapor
  12. pembayaran uang penulisan ijazah
  13. pembayaran uang infaq
  14. serta pungutan lainnya yang membebani baik siswa maupun orang tua siswa

Pasal 10 :

  1. kepala sekolah dan/atau guru dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan sekecil apapun kepada orang tua peserta didik
  2. komite sekolah dilarang melakukan pungutan kepada orang tua peserta didik

Perda pendidikan gratis tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang kemampuannya berada di bawah rata-rata untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dulu para orang tua takut menyekolahkan anaknya di sekolah negeri karena tidak mampu membiayai sekolah anaknya, belum lagi nanti adanya pungutan wajib yang berkedok sukarela. Setelah adanya perda, tidak ada lagi pungutan sepihak dari pihak tertentu. Orang tua hanya memikirkan bagaimana anaknya dapat belajar dengan baik.

Kepala sekolahpun diancam jika mengadakan pungutan kepada orang tua/wali siswa atau langsung kepada siswa, akan dikenai teguran sampai dengan penghentian jabatan.

Tapi tahukah kita sebenarnya implementasi perda pendidikan gratis menghambat kreativitas siswa?

Kreativitas seperti apa yang ada pada sekumpulan siswa? Kegiatan organisasi baik intra maupun ekstrakulikuler, OSIS, Pramuka, PMR, Paskib, Olahraga, Remaja Masjid, Siswa pencinta alam, dan lain-lain kegiatan siswa yang tentunya dalam setiap aktivitasnya berkembang sesuai keinginan dan kreativitas siswa. Ketika akan mengadakan kegiatan mereka mau tidak mau membutuhkan dana, bagaimana pada akhirnya mereka terhambat tidak boleh mengumpulkan dana swadaya masing-masing anggota dalam melaksanakan kegiatan sesuai aturan perda yang ada.

Contoh sederhananya saja ketika siswa mau ikut belajar berpartisipasi dalam beridul qurban, namun tetap meminta dana dari orang tua, nah ini akan dikenai sanksi tidak boleh memungut biaya dari orang tua. Padahal ini buah kreativitas siswa dalam ikut serta belajar memahami keyakinannya. Namun terhambat oleh pasal 10 ayat 14 bahwa segala pungutan yang membebani siswa dan atau orang tua siswa tidak diperbolehkan.

Seperti pasal 10 ayat 13 sudah ambigu sudah menyentuh isu sensitif keagamaan juga. Kebebasan beragama untuk mengeluarkan infak juga dibatasi oleh perda., Dengan sendirinya mengekang kebebasan beragama. Pasal 10 point 13 ini tidak terkait malah bertentangan dengan pengertian pungutan yang ditetapkan pada pasal 1 ayat 6 tersebut.

Atau contoh sederhana, ada seorang siswa kena musibah. Siswa akan menggalang dana untuk membantu temannya tersebut, sebagai solidaritas mereka dengan teman-temannya.

Okelah mungkin ada yang bilang sukarela saja sesuka, namun ujung-ujung juga ada juga yang merasa terpaksa, akhirnya mengadukan ke orang tua, dan kemudian melaporkan tindakan yang dilakukan sekolah tersebut dibenturkan dengan perda pendidikan gratis tersebut. Pasal 10 ayat 14 lagi-lagi menjadi alasan untuk tidak melakukan tindakan kreativitas siswa dalam bidang sosial.

Kreativitas siswa dalam berbagai bidang menjadi hal utama dalam perkembangan sikap dan mentalnya untuk suatu saat siap menghadapi banyak tantangan di masyarakat yang semakin hari penuh tantangan hidup yang luar biasa beratnya. Persiapan softskill serta keterampilan lainnya yang dibina sejak kecil akan menjadi point penting.

Sejatinya tidak menghambat kreativitas, jikalau daerah (baca : pemda) sesuai konsekuensinya dalam mengeluarkan produk perda harus membiayai segala kebutuhan sekolah (baca : siswa). Tapi apa jadinya jika pemda bersama DPRD dalam menyusun anggaran untuk sektor pendidikan tidak mampu membiayai kebutuhan sekolah? Kebutuhan sekolah di sini adalah seluruh kebutuhan untuk sekolah maupun untuk mengembangkan kreativitas siswa.

Atau mungkin saja bisa mengajukan proposal kegiatan siswa ke pemda langsung atau dengan pihak sekolah saja, namun butuh proses dan waktu, sedangkan kreativitas siswa itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu yang ada. Bisa saja kegiatan yang dadakan atau kegiatan yang kecil saja. Semuanya bisa jadi banyak kemungkinan yang tentunya akan merugikan siswa karena akan menghambat alur siswa dalam berkreasi.

Yah hal tersebut hanya sebatas coitus interuptus, melakukan tapi tak menghasilkan. Dan masih banyak hal yang debatable dalam perda tersebut dan mungkin saja perda-perda sejenis lainnya.

Entah melakukan perubahan di sisi mana, apakah dari kebijakannya, perubahan perdanya, dari pihak sekolah, atau bahkan dari siswanya sendiri, yang jelas kita tidak boleh menghambat kreativitas yang digagas dan dilaksanakan oleh siswa.

Menyambut Hari Pendidikan Nasional 2 Mei mendatang, semoga menjadi pembelajaran bersama serta dalam mencarikan solusi terbaik dalam menentukan kebijakan untuk pendidikan rakyat dalam mensejahterakan masyarakat demi kehidupan yang lebih baik.

Apakah kita hanya sekedar mencari pendidikan gratis tanpa kualitas?



22 Responses to “Perda Pendidikan Gratis Menghambat Kreativitas Siswa”

  1. berbulan2 ngendap ini tulisan, baru dipost sekarang.
    semoga bisa sharing dengan teman2 sekalian😉

  2. 2 fenny

    Hmm.. perda kan dibuat soalnya rawan pungutan yang bisa diselewengkan oleh pihak yang memungut mas, lha terus kalo saran mas perdanya dibuat kayak gimana?
    Bukannya malah menarik, karena mereka (siswa) tidak bisa menarik dari sesama teman sekolah, misal mereka bisa bikin produk terus dijual (mengasah kreativitas juga), kan ganti jadi bukan pungutan😛, mo beli ya boleh, mo nggak juga gak papa. Ato mo nyari sponsor ke Perusahaan2, sambil melatih ketrampilan komunikasi😀
    Kalo di Belanda, di kasih Loan, kalo gak salah maksimal 600 euro/bulan (untuk anak kuliah). Jadi mahasiswa fokus kuliah, n kalo dah kerja lebih “sregep” buat mbayar utang😛
    well.. good review anyway🙂

  3. @ fenny : great point dan masukan yg bagus utk siswa-siswa di Indonesia.
    hehehehe keinginan saya sebenarnya bagaimana sama2 memikirkan perda pendidikan gratis ini bagus, tapi masih ada celah yg perlu kita fikirkan bersama utk dicarikan solusinya, apakah di kebijakannya diperbaiki, di siswanya, di sekolahnya, atau pihak lainnya.

    Yah memang meningkatkan kreativitas ketika mengadakan kegiatan trus mengajukan proposal, tapi itu utk kegiatan-kegiatan yg skala yg agak gede. Sedangkan utk kegiatan tentatif, atau sekedar kumpul2 dan sejenisnya termasuk contoh ug saya berikan di postingan sy kadang tidak sampai tahan proposal bukan ya.

    anyway great ide dari fenny, mantap….😉

  4. 4 MUSKAMAL

    Adinda, sebelumnya sy ingin mengatakan tulisan ini cukup lumayan untuk dikritisi. sebagai insan pendidikan memang kita tidak bisa memungkiri bahwa betapa mulya tujuan negara ini, dengan ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. ini berarti memang tidak ada lagi kata status sosial dalam persoalan menikmati pendidikan,
    persoalan Perda di sulawesi selatan yang adinda bahas kelihatan memang mempunyai pengaruh dalam pengembangan kreativitas siswa. Pada dasarnya sy sepakat.
    sy ingin menguraikan dari sudut pandang lain yakni kebijakan. Berbicara tentang kebijakan ( Perda ) maka kita akan berbicara pada 3 ruang lingkup yakni pelaku kebijakan, Isi kebijakan, Lingkungan Kebijakan. Untuk pelaku kebijakan adalah semua stakeholder pengambil keputusan yang berperan dalam formulasi, implementasi, evaluasi kebijakan. Isi kebijakan menyangkut nilai, norma, kaidah, tata cara, pedoman yang termuat dalam kebijakan, Lingkungan kebijakan menyangkut aspek kondisi external kebijakan itu sendiri seperti Ideologi, politik, sosial budaya, Hankam.

    Adinda telah membahas Perda Pendidikan gratis dari sudut pandang Isi kebijakan
    cukup menarik…
    Pertama :
    Adinda, azas yang dijunjung tinggi oleh Perda menurut sya tepatnya adalah azas generalis dan Lex spesialis. Generalis berati, bahwa Peraturan Daerah dapat merupakan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi sehingga materi (substansi) Peraturan Daerah seyogyanya tidak bertentangan dengan dan berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (tingkat pusat).Spesialis berarti Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi, maka substansi Peraturan Daerah tersebut harus juga menyesuaikan pada kondisi otonomi (kemampuan) daerah masing-masing.

    selain itu juga, sya ingin mengatakan bahwa terkadang setiap perda memiliki Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk teknis ( Juklat dan Juknis ) di petunjuk ini akan membahas lebih detail lagi tentang operasionalisasi dari perda mohon diklarifikasi

    Kedua : dinda, dalam Perda Pendidikan Gratis kreativitas siswa memang tidak boleh sama sekali terhambat, karena pendidikan menyangkut pengembangan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. sya tertarik dengan pasal yang memberikan larangan terhadap segala bentuk pungutan yang memberatkan ortu siswa. Tapi tunggu dulu, Point penting dalam Pendidikan gratis yang sekarang diterapkan disulawesi selatan sebenarnya adalah pada Anggarannya bila anggaran mencukupi maka semua bisa dialokasikan termasuk semua bentuk -bentuk kreativitas siswa dalam tulisan ini. Persoalannya sekarang adalah penyusunan anggaran itu berbasis Kinerja (ABK) jadi semua berada dalam perhitungan PRIORITAS.

    Apalagi 60 persen pendidikan gratis ini ditanggung oleh Pemda,Pemkot sedangkan selebihnya ditanggung pemerintah provinsi melalui sistem pencairan triwulanan. Masalahnya kemudian, banyak daerah yang ternyata belum melaporan hasil realisasi penggunaan anggaran pendidikan gratis triwulan ketiga dan keempat tahun 2009 lalu. padahal sudah jelas aturan pencairan dana tidak dapat dilakukan sebelum daerah memasukkan laporan penggunaan anggaran tersebut

    Adinda anggaran pendidikan gratis sulsel senilai Rp 443 miliar inipun sudah dinaikkan 8 % dari dana tahun lalu.

    intinya adalah : sy kira efek kebijakan tetaplah ada, itulah kenapa kemudian kebijakan itu perlu bersiklus sehingga proses perbaikan tetap selalu ada. tetapi perlu diingat bahwa ketika perda ini diterapkan maka pilihan ini dianggap kebijakan yang sedikit resikonya dan banyak manfaatnya. trims

  5. Jadi serba salah ya segala peraturan dan perundangan ttg pendidikan yang ada….😦

  6. @Asop : ngak perlu serba salah, udah benar koq, tinggal ada resiko2 yg timbul dikit itu yg perlu diperbaiki🙂

  7. Dalem ni artikelnya. Saya sepakat dan memahami mas, Pendidikan gratis ternyata dapat menghambat kreativitas siswa. Pendidikan ini merupakan salah satu aet warisan masa depan. Memang saat ini yang dibutuhkan masyarakat kecil adalah sekolah gratis, tapi tidak asal gratis juga. Mereka berharap, dengan bersekolah kelak dapat menjadi lebih baik dari mereka (ortu)

  8. alhamdulillah k’ skolahx ade’ku g matre mi kaya dlu..
    masa uang buku 500 ribu keatas ckckkckk..
    tpi sekarang ga mi..🙂

  9. nah saya kira justru di sinilah kreativitas siswa dan guru dituntut agar sekolah bisa tetap jalan tanpa harus memungut dana dari siswa..
    karena kalau perda juga dijalankan dengan ketat dan tidak flexibel tentu akan banyak berbenturan dengan kepentingan yang lain..

    asal, kreativitasnya ndak salah jalan dan malah kreatif yang merugikan..hehehe

  10. @anas : yah kita cari pendidikan berkualitas ya, dan pendidikan gratis bagi yg kurang mampu😉

    @chiekebvo : wah memang sekarang sudah enak, so jadi lebih murah bahkan gratis mi😉

    @ipul : iye betul daeng, seperti yg dikatakan fenny dg contohnya kreativitas, nah apakah siswa dan sekolah siap? Yah tentunya siswa dan sekolah harus menerima perubahan ini dan melakukan kreasi atas perubahan ini, tapi tidak dengan menghambatatau bisa jadi sebagai batu loncatan utk kreatif.

  11. @Muskamal : kanda, terima kasih pencerahannya🙂

    maklum saya blum terlalu paham aturan hukum dan substansi lainnya, hanya sekedar masyarakat awam menilai suatu peraturan😉

    oia saya jg sudah baca petunjuk teknisnya berupa peraturan bupati, namun tetap sama kanda, blum teknis dan masih hampir sama perdanya *itu dari tinjauan sy sebagai masyarakat awam lho*

    yah sepakat sih, saya dengan adanya perda tersebut, namun tetap ada resiko yg seperti kanda bilang penyusunan kebijakan dg sedikit resiko dan byk manfaat, namun tetap ketika ada resiko yg saya pelajari dari aturan tersebut juga tetap harus diselesaikan dan dicarikan solusinya…
    dan yg menyelesaikan solusi ini bukan hanya dari pihak yg memiliki kebijakan, tapi jg dari pihak sekolah maupun siswanya juga😉

    btw kapan2 ya kanda bisa bertukar fikiran lagi😉

  12. 12 jarwadi

    Saya sendiri bingung dengan “Sekolah Gratis dan Aturannya”; tapi misal :

    Misal siswa punya inisiatif untuk melakukan suatu kegiatan, kemudian mereka buat rencana anggaran, nah setelah rencana anggaran di nilai dalam waktu yang singkat dan memenuhi syarat, tentu syaratnya harus transparan, kemudian di kasih oleh pemerintah, katakan melalui cabang dinas …

    eeiiit tapi mustahal ya mas

  13. Semua yang gratis biasanya tidak diikuti dengan kualitas yang bagus.
    Meskipun gratis, faktanya tidak semua orang yang tidak mampu bisa bersekolah, kan?

  14. betul sekali, mas arul. pendidikan gratis yang digagas pemerintah sesungguhnya belum bisa diterapkan ketika pemerintah sendiri belum bisa memberikan anggaran yang cukup terhadap instititusi pendidikan. yang lebih parah, pendidikan gratis hanya sekadar dijadikan sebagai isu politik menjelang pilkada. implementasinya? tanda tanya besar!

  15. Mungkin maksud dari perda itu bagus rul…hanya saja tidak diberi batasan yang jelas dan terlalu monolog. Sekolah gratis aku setuju tetapi kalau sampai membuat malas dan mengekang kreativitas ya gak boleh juga.

    by the way…ternyata sudah sejauh itu kemajuan sul-sel ya rul, waktu aku SD disana *SD Bawakaraeng 3* kayaknya gak gitu deh peraturannya😀

  16. perdanya ampe diulas lengkap, hebat😆 undang-undang di Indonesia, banyak yang ambigu😦 kenyataan yang saya lihat, sekolah gratis, biasanya cuma SPP nya aja yang gratis, tapi uang pangkalnya tetep, dan mahal.

  17. klo soal infak g pa2 atuh,.
    kan mengajar siswa dr sejak dini akan anjuran agama dlm bersedekah,..
    akan tetapi infak ato sadakah nya jgn di tentuin oleh sekolah,..
    biar se iklas yg bersedekah,…

  18. very good blog, thats is interesting news

    hi from mas raden

  19. salam kenal..
    nice artikel..
    ya bagai memakan buah simalakama, niat pemerintah yg baik namun tetap ada kendala lainnya..

  20. yang seharusnya menanggung semua biaya tuh pemerintah

  21. sip infonya…

    benar juga sih mas…mengekang kreatifitas sampai mengekang kebebasan dalam beragama…

    seharusnya…pendidikan gratis sebatas bantuan pemerintah agar tidak dipungut biaya spp dan kegiatan lain.bukan aturan-aturan yang penuh larangan

  22. Jadi serba salah, gratis salah bayar salah………….


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: